Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tak segan memenjarakan mafia-mafia di pelabuhan. Sebab, ia melihat masih banyak praktik kecurangan terjadi di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentukĀ task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut dikutip dari medcom.id, Kamis (11/11).
“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” tambahnya.
Luhut menyebut pengawasan pada setiap pelabuhan itu sangat diperlukan. Hal itu guna mewujudkan pelabuhan Indonesia yang hebat.
“Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya diterapkan di Batam, tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan,” katanya.
Selanjutnya, Luhut mengatakan pengiriman barang di Indonesia sebanyak 80 persen berasal dari negara lain. Sedangkan pelabuhan di Indonesia dinilai kurang efektif dan tentu menjadi salah satu kelemahan suatu negara.
“(Sebanyak) 80 persen merupakan cargo transhipment dari negara lain. Sebaliknya pelabuhan kurang produktif dan efisien dapat jadi kelemahan suatu negara,” katanya.
“Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkuranglah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah,” sambungnya.
Lebih lanjut, masalah tersebut, kata Luhut, dapat menjadi pangsa pasar negara lain. Dia menegaskan Indonesia tidak bisa selamanya seperti itu.