Mendengar tentang larangan ekspor kelapa, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid segera menghubungi Komisi IV DPR RI.

Ia juga meminta agar pembahasan penghentian ekspor kelapa dihentikan karena akan merugikan petani kelapa.

“Ketika ada wacana yang ingin saya hentikan, Saya langsung berdiskusi dengan kementerian dan Komisi IV DPR RI. Saya menjelaskan bahwa banyak orang bergantung pada kelapa, termasuk di Riau seperti Indragiri Hilir dan Teluk Meranti,” jelas Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wahid menjelaskan, pihaknya setuju jika industri dalam negeri perlu dihidupkan, dan “keran” perlu dibuka sampai pemerintah bisa menstabilkan harga kelapa.

“Saya telah mencoba segalanya semaksimal mungkin. Saat saya berkonsultasi dengan Komisi IV, mereka bilang memang ada wacana, tetapi mereka masih menunggu pemerintah untuk menstabilkan harga,” dia melanjutkan.