Panduan Media Siber

Pedoman Peliputan Berita Media Siber

Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Ideologi Negara Pancasila, Konstitusi Indonesia 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.

Media siber memiliki ciri khusus; karena itu, pedoman diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsinya, hak dan kewajiban berdasarkan UU No.. 40 dari 1999 Pers dan Kode Etik Jurnalisme.

Untuk alasan itu, Dewan Pers bersama dengan organisasi pers lainnya, manajer media siber, dan masyarakat umum memutuskan untuk menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

  1. Cakupan
    1. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan internet dan melakukan kegiatan jurnalistik, sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Konten Buatan Pengguna adalah setiap konten yang dibuat atau diterbitkan oleh pengguna media siber, seperti, artikel, foto-foto, komentar, suara, video dan formulir yang diunggah yang dilampirkan ke media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lainnya.
  2. Verifikasi dan keseimbangan berita
    1. Pada prinsipnya, setiap cerita harus diverifikasi.
    2. Berita yang merugikan pihak tertentu harus diverifikasi dalam berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keseimbangan.
    3. Ketentuan dalam item (Sebuah) di atas dapat dikesampingkan, dengan syarat itu:
      1. Berita berisi informasi urgensi publik;
      2. Sumber berita pertama jelas diidentifikasi, sumber yang kredibel dan kompeten;
      3. Subjek berita yang harus dikonfirmasi keberadaannya tidak diketahui keberadaannya dan / atau tidak dapat diwawancarai;
      4. Media menjelaskan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, dan verifikasi semacam itu akan dilakukan secepat mungkin. Penjelasannya harus dimasukkan di akhir cerita yang sama, dalam kurung, dan initalics.
    4. Setelah memuat berita sesuai dengan klausul (c), media harus melanjutkan upayanya untuk memverifikasi berita tersebut, dan setelah verifikasi tersebut diperoleh, itu harus terdaftar sebagai pembaruan berita dengan tautan ke berita yang belum diverifikasi sebelumnya.
  3. Konten Buatan Pengguna
    1. Media siber wajib mengumumkan syarat dan ketentuan Isi Buatan Pengguna yang tidak boleh melanggar UU No.. 40 dari 1999 Pers dan Kode Etik Jurnalisme, dan pengumuman semacam itu harus ditempatkan dengan jelas.
    2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk mendaftar keanggotaan dan harus melalui proses log-in untuk dapat mempublikasikan semua bentuk konten buatan pengguna. Ketentuan tentang prosedur log-in akan dirumuskan lebih lanjut.
    3. Dalam pendaftaran, media siber mewajibkan semua pengguna untuk memberikan persetujuan tertulis bahwa Konten Buatan Pengguna untuk dipublikasikan:
      1. Tidak mengandung konten kebohongan, fitnah, dan bersifat sadis dan cabul;
      2. Tidak mengandung konten prasangka dan kebencian terhadap etnis tertentu, agama, ras, dan komunitas, dan tidak mendorong tindakan kekerasan;
      3. Tidak mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan bahasa, dan tidak merendahkan martabat orang yang lemah, orang miskin, dan penyandang cacat mental atau fisik atau cacat.
    4. Media siber berhak untuk mengedit atau menghapus konten buatan pengguna yang dianggap melanggar item (c).
    5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Konten Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan dalam butir (c). Mekanisme tersebut harus mudah diakses oleh pengguna.
    6. Media siber harus mengedit, menghapus, dan melakukan koreksi yang diperlukan terhadap Konten Buatan Pengguna yang dilaporkan telah melanggar ketentuan item (c), secara proporsional dan secepat mungkin dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah laporan tersebut diterima.
    7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (Sebuah), (b), (c), dan (f) tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang disebabkan oleh pemuatan konten yang melanggar ketentuan item (c).
    8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang telah dilaporkan tetapi telah melakukan koreksi yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan pada butir. (f).
  4. Pembetulan, Koreksi, dan Hak untuk Menjawab
    1. Perbaikan, koreksi, dan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Perbaikan, koreksi dan atau hak jawab harus mengacu pada berita yang diralat, koreksi, atau hak untuk menjawab dimaksudkan untuk.
    3. Untuk setiap perbaikan, koreksi atau hak jawab, itu juga harus disertakan waktu publikasi rektifikasi terkait, koreksi atau pelaksanaan hak jawab.
    4. Jika berita media siber tertentu disebarkan oleh media siber lain, kemudian:
      1. Tanggung jawab media siber yang memproduksi berita terbatas pada berita yang dimuat di media sibernya atau media siber lain yang berada di bawah kewenangan teknisnya;
      2. Koreksi pemberitaan dilakukan oleh media siber asli, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip;
      3. Media,yang menyebarkan berita yang bersumber dari media siber dan tidak melakukan koreksi yang diperlukan atas berita tersebut seperti yang dilakukan oleh media siber atau pembuat berita aslinya., kemudian media bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum dari pemberitaan yang tidak dikoreksi.
    5. Sesuai dengan UU Pers, cyber media which does not accommodate the right to reply is punishable with a fine of maximum Rp500.000.000 (five hundred million rupiahs).
  5. Revocation of News
    1. News that has been published cannot be revoked on reasons of censorship by any parties except bythe editor, unless it is related to prejudice and hatred towards certain ethnicity, agama, ras, dan komunitas,on grounds of indecency, the future of children, traumatic experiences of victims or other considerations that shall be determined the Press Council.
    2. Other cyber media are obliged to follow the removal of the same news which was cited from the original media where the news has been revoked.
    3. The revocation of news should be accompanied by a public announcement on the reasons for such revocation.
  6. Advertisement
    1. Cyber media must clearly distinguish between news and advertisement.
    2. Any news / artikel / content which is in actual are advertisement or paid content should carry the description ofadvertorial”, “advertisement”, “ads”, “sponsoredor other words explaining that the news / artikel / content is an advertisement.
  7. Copyright

The Cyber media must respect the copyrights as governed by other laws and regulations.

  1. Inclusion Guidelines

The Cyber media should visibly include this Cyber Media news coverage guideliness.

  1. Dispute

Any dispute arising from the implementation of this Cyber Media news coverage guidelinessshall be resolved by the Press Council.

Jakarta, Februari 3, 2012

Agreed by organizations of journalists and publishers

The Press Council of Indonesia