Belum Genap 6 Bulan, Gubernur Pramono Bongkar Pasang 5 Pejabat Eselon II
Belum Genap 6 Bulan, Gubernur Pramono Bongkar Pasang 5 Pejabat Eselon II - Image Caption
News24xx.com - Viral, Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung akan membongkar pasang lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ.
Untuk diketahui, bahwa beredar informasi bongkar pasang pejabat ini tersebar melalui Whats App (WA) group secara berantai tentang surat undangan pelantikan yang beredar di internal DPRD Jakarta pada, Jumat 2 Mei 2025.
Berikut nama-nama dalam daftar tersebut yakni Muhammad Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kepulauan Seribu.
Fadjar sebelumnya menjabat Wakil Bupati Kepulauan Seribu sejak 20 Agustus 2021 dan kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Selanjutnya, posisi strategis lainnya adalah Hendra Hidayat yang akan menduduki jabatan sebagai Walikota Jakarta Utara, menggantikan Ali Maulana Hakim.
Hendra saat ini menjabat Wakil Walikota Jakarta Barat sejak 21 Maret 2023. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Wakil Walikota Jakarta Timur periode 2020–2023.
Kemudian, Munjirin dimutasi menjadi Walikota Jakarta Timur. Saat ini ia menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan sejak 13 Oktober 2021.
Lalu, jabatan Walikota Jakarta Selatan akan diisi M. Anwar, yang sebelumnya menjabat Asisten Deputi Pengendalian Penduduk Jakarta.
Meski begitu, Anwar pernah menjabat sebagai Walikota Jakarta Timur sebelum berpindah ke jabatan di Balai Kota Jakarta.
Terakhir, Augustinus akan menjabat sebagai Sekretaris DPRD Jakarta. Ia saat ini menduduki jabatan Plt. Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Humas dan Protokol.
Menanggapi soal bongkar pasang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKJ, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengkritik lantaran, kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum genap 6 Bulan akan melakukan bongkar pasang pejabat eselon II seperti 5 pejabat yang saat ini sedang mengikuti uji kompetensi dengan DPRD.
“Harus dipertanyakan bongkar pasang pejabat tersebut, apakah sudah sesuai SOP dari Kemendagri,” tanya Victor.
Selain itu, LP2AD juga mendesak agar Kemendagri meninjau ulang bongkar pasang yang akan dilakukan Pemprov karena masih banyak kursi kosong yang di Plt kan seperti BPAD, Kadis SDA, Wali Kota Jaktim, Wakil Wali Kota Jakpus dan lain-lain.
“Bongkar pasang pejabat eselon II memang politis, tapi jangan sampai tabrak aturan atau ada titipan pejabat,” tandasnya. ***