Berita24xx.com - Jelang Pilkada 2024 serentak yang bakal digelar pada November mendatang, sejumlah jenderal polisi yang menjabat kepala kepolisian daerah (kapolda) juga masuk ke dalam bursa peserta pilgub di sejumlah daerah.

Dua di antaranya adalah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jawa Tengah (Jateng).

Baliho dan spanduk mendukung Kapolda Kepri Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah terlihat bertebaran di jalan yang ada di sejumlah daerah di Kepulauan Riau seperti Tanjungpinang dan Batam.

Spanduk dan baliho yang bertebaran foto dengan aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) jenderal bintang dua itu memuat berbagai tulisan dukungan sebagai promosi agar ikut berkompetisi di Pilkada Kepri 2024.

"Bang Yan Fitri sudilah kiranya menjadi Gubernur Kepri, Kepri adalah Kita. Dukungan dari Anak Kampong Sini", salah satu titik baliho yang terpasang yang ada di Jalan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Senin (22/4).

Selain itu, ada juga spanduk bertuliskan 'Bang Yan Fitri Saudare Kite For Kepri 1' juga bertebaran di sejumlah titik yang ada di Kepri. Bahkan, dukungan datang dari kalangan artis dan berbagai organisasi masyarakat (Ormas), yang foto dan videonya juga beredar di media sosial.

Yan Fitri adalah perwira tinggi Polri yang menjabat Kapolda Kepri sejak 7 Desember 2023. Pria yang lahir di Tanjungpinang pada 1967 itu merupakan jebolan Akpol 1989.

Merespons sudah banyaknya spanduku dukungan agar Yan Fitri ikut dalam Pilkada Kepri, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai itu bukanlah penyampaian secara terbuka agar jenderal tersebut maju Pilgub.

Apabila disampaikan secara terbuka, kata Endri, akan terjadi konflik kepentingan apalagi polisi tak memiliki hak pilih dan memilih dalam pemilu apapun itu demi menjaga netralitas Polri.

"Ya, spanduknya masih dibuat samar-samar. Yang saat ini banyak dipasangkan, masih dalam posisi pencitraan sebagai Kapolda Kepri," kata Endri saat dihubungi, Minggu (21/4).

Endri mengatakan jika ingin maju dalam pemilu, Yan Fitri harus mengundurkan diri dari Polri atau sudah memasuki masa pensiun. Dan, sambungnya, baru boleh mendaftar sebagai peserta pilkada setelah ada surat pemberhentian sebagai anggota Polri.

"Kalau beliau menyatakan langsung, maka etikanya, harus persiapan mengundurkan diri, tapi kalau aturan institusi kita tidak tahu, apalagi beliau juga di tahun depan akan memasuki pensiun," kata Endri.

Kapolda Jateng Ahmad Lutfhfi dilirik PSI
Sementara itu di Semarang, DPW PSI Jateng menyatakan pihaknya melirik Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk menjadi kandidat Calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024.

Ketua Dewan Pembina DPW PSI Jateng M Farchan menyebut sosok Luthfi sudah terbukti dan teruji dalam menangani setiap permasalahan di Jawa Tengah meski lingkupnya masih terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain itu, pihaknya juga melihat rekam jejak Luthfi yang telah menduduki sejumlah jabatan pimpinan wilayah di Jawa Tengah. Dia menyebut Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolres Batang, Wakapolresta Solo, Kapolresta Solo, Wadir Intelkam, Wakapolda Jawa Tengah, dan kini sebagai Kapolda Jawa Tengah.

"Kapolda Jateng Pak Ahmad Luthfi jadi salah satu radar kita, yang kita lirik. Dibandingkan nama lain yang sudah muncul, kok lebih berani ke nama Ahmad Luthfi karena sudah jelas terbukti dan teruji memahami persoalan yang ada di Jawa Tengah. Rekam jejak dinasnya, banyak jabatannya yang tugas di Jawa Tengah," ujar Farchan, Senin (22/4).

Farchan juga mengatakan Lufhfi adalah sosok yang bisa masuk dan menggandeng semua unsur parpol, di mana salah satunya pada Pemilu 2024 lalu ketika suasana memanas akibat knalpot brong.

"Pemilu kemarin terbukti, beliau bisa masuk merangkul semua parpol dan mengendalikan situasinya meski ada insiden penganiayaan karena knalpot brong," kata Farchan.

Meski menyebut menjadi salah satu yang dibidik, sampai hari ini PSI belum menentukan sikap atau keputusan untuk diusung sebagai Cagub atau Cawagub di Pilkada Jateng.

"Belum ada [yang definitif didukung]. Ini semua yang jadi bidikan kita seperti Pak Luthfi Kapolda ini akan kita bawa ke DPP untuk digodok," ujar Farchan.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Diponegoro M Yulianto menilai dukungan yang sudah muncul dalam Pilkada 2024, termasuk untuk Ahmad Luthfi, adalah manuver untuk mengetes respons publik.

Apalagi, sambungnya, saat ini Pilkada 2024 sudah masuk tahapan proses. KPU akan membuka pendaftaran paslon Pilkada 2024 di masing-masing wilayah pada 27-29 Agustus mendatang, lalu pencoblosan dilakukan pada 27 November 2024.

Luthfi sendiri akan masuk masa pensiun sebagai anggota Polri pada November mendatang.

"Nanti di-polling mungkin bisa jadi 'water testing' atau 'tes ombak' untuk membaca dan mengetahui respons publik Jateng terhadap nama lapolda tersebut. Secara internal institusi Polri bisa jadi untuk menaikkan 'bergainning position' kapolda dengan kapolri, bahkan dengan presiden. Apalagi sekarang kepolisian di bawah langsung presiden, dan Jateng merupakan salah satu pilar stabilitas sosial-politik nasional," tutur Yulianto.

Dalam survei yang dirilis lembaga ARCHI pada 29 Maret 2024, urutan pertama sosok yang dipilih untuk menempati kursi Gubernur Jawa Tengah adalah kader PDIP Hendrar Prihadi yang merupakan mantan Wali Kota Semarang dan kini menjabat sebagai Kepala LKPP, disusul Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudori atau Gus Yusuf, Bupati Kendal Dico Ganinduto yang merupakan kader Golkar, dan Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono.

KPU menggelar tahapan pilkada serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia.

Adapun wilayah yang tak menggelar pilkada adalah Provinsi DIY untuk Pilgub, serta 6 kabupaten/kota administratif di DKI Jakarta untuk Pilwalkot dan Pilbup. ***